RENCANA KENAIKAN
BBM DARI SEGI EKONOMI
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada awal
April mendatang ramai menghiasi ruang publik akhir-akhir ini. Terlepas jadi
atau tidaknya kebijakan ini, tentu akan lebih baik jika kita sudah
mempersiapkan dampaknya. Tanpa antisipasi dan pengendalian yang baik, kenaikan
harga BBM bukan hanya akan berdampak pada aspek ekonomi, namun juga dapat
merembet ke aspek sosial dan politik.
Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dari Rp4.500
menjadi Rp6.000 mengingatkan kita pada kenaikan BBM yang terjadi pada Maret
2005 dan Mei 2008 dengan besaran yang kurang lebih sama yaitu sekitar ± 30
persen. Dampak kebijakan kenaikan BBM terasa lebih besar pada 2008 karena
dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas global yang berkorelasi positif
dengan kenaikan biaya produksi.
Rencana kenaikan BBM tahun 2012 juga bukannya tanpa
tantangan. Rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan harga komoditas
global, pembatasan impor hortikultura menjadi faktor-faktor potensial yang
dapat semakin mengerek angka inflasi. Karenanya, kita musti lebih bersiap-siap
untuk mengantisipasi kenaikan BBM tahun ini dengan mengelola hal-hal yang dapat
dikontrol sehingga dampak kenaikan BBM dapat ditekan serendah mungkin.
EKSPEKTASI
MASYARAKAT
Kenaikan harga BBM sejatinya berpengaruh pada
keranjang IHK untuk kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan,
khususnya sub kelompok transportasi. Secara natural, rencana kenaikan harga BBM
sebesar 33,3 persen sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pembentukan
angka inflasi secara keseluruhan. Namun kuatnya hubungan BBM dengan komoditas
lain dan ekspektasi inflasi masyarakat membuat pengaruh kenaikan BBM terhadap
pembentukan angka inflasi menjadi sangat besar.
Ekspektasi inflasi oleh Dornbusch dijelaskan sebagai
perkiraan rasional mengenai masa depan dengan menggunakan semua informasi yang
ada. Masyarakat berasumsi adanya kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan
harga barang-barang lain. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat melakukan
belanja besar-besaran (panic buying), selagi harga belum naik. Langkah
antisipasi ini selintas memang nampak rasional. Namun jika dilihat secara lebih
makro, langkah antisipasi ini justru menciptakan kenaikan permintaan yang cukup
tinggi padahal sisi penawaran tidak mengalami perubahan. Akibatnya, harga naik.
Padahal jika saja masyarakat tetap berlaku normal dan tidak melakukan panic
buying, kenaikan harga tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi.
Pada konteks ini, peran pemerintah dan media massa
menjadi sangat penting. Pemerintah perlu melalui media massa perlu melakukan
edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Bahwa sesungguhnya
yang mengalami kenaikan harga hanya BBM saja, bukan semua barang kebutuhan
masyarakat. Bahwa persediaan barang kebutuhan masyarakat juga dalam keadaan
cukup.
Pernyataan pemerintah ini juga harus diiringi dengan
penyediaan barang kebutuhan masyarakat yang memadai. Hal ini dapat dimulai dari
persediaan BBM itu sendiri. Pemerintah dapat meminta Pertamina untuk menjamin
kebutuhan masyarakat menjelang dan setelah kenaikan BBM dalam keadaan cukup.
Kecukupan pasokan ini penting untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap stabilitas persediaan BBM. Selain BBM, pemerintah melalui dinas teknis
terkait juga harus memastikan bahwa persediaan barang-barang kebutuhan pokok
masyarakat dalam keadaan cukup.
Media massa selain sebagai jalur edukasi, media juga
punya peran istimewa. Dalam dunia jurnalisme modern, khususnya di era
reformasi, media massa mempunyai keleluasaan untuk membentuk frame sesuai
dengan ide dan kepentingan media itu sendiri. Dalam konteks kenaikan harga BBM,
media dapat membentuk opini publik yang mengarahkan ekspektasi inflasi
masyarakat. Opini masyarakat dapat diarahkan untuk tidak melakukan panic buying
yang dapat menimbulkan kenaikan harga secara agregat.
Pada akhirnya, sinergi pemerintah dan media massa
menjadi sangat penting mengingat masyarakat terkadang membuat asumsi sendiri
karena adanya informasi yang asimetrik. Adanya informasi resmi dan berimbang
yang disampaikan oleh otoritas berwenang—dalam hal ini pemerintah—membantu
masyarakat memperoleh informasi yang pasti sehingga dapat mengambil keputusan
yang tepat. Pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat yang baik akan
berpengaruh positif pada pengendalian dampak kenaikan harga BBM.
PENIMBUNAN
Sepeti tertulis dalam hukum ekonomi, manusia
mempunyai kecenderungan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Momentum
kenaikan BBM bagi sebagian kalangan juga dapat dijadikan kesempatan untuk
mengail keuntungan sebesar-besarnya. Menjelang kenaikan BBM, biasanya ada saja
orang yang memborong BBM dan barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar untuk
disimpan sampai dengan terjadinya kenaikan harga. Sesaat, sang pelaku
sepertinya memang mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Padahal perilaku
seperti ini akan mengerek harga barang secara lebih luas. Dampak kenaikan harga
ini jelas merugikan masyarakat yang pada akhirnya juga berpengaruh pada pelaku
penimbun itu sendiri.
Perilaku penimbunan jelas merugikan. Oleh karena
itu, perilaku ini harus diantisipasi bersama-sama. Ujung tombak upaya ini
adalah penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Polisi melakukan identifikasi
lokasi dan pelaku penimbunan untuk kemudian melakukan tindakan hukum. Apabila
upaya ini dapat dilakukan secara efektif, potensi penimbunan dapat direduksi
sehingga dampak kenaikan harga BBM dapat relatif terkendali.
OPERASI PASAR
DAN KOORDINASI
Dalam hal diperlukan, pemerintah juga dapat
mengambil inisiatif dengan melakukan operasi pasar untuk barang-barang kebutuhan
pokok. Secara share, operasi pasar memang tidak besar. Namun operasi pasar
adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap pergerakan harga yang terjadi di
tengah masyarakat. Operasi pasar adalah wujud nyata dari kepedulian pemerintah
untuk membantu masyarakat memenuhi barang kebutuhan pokok dengan harga
terjangkau.
Dampak operasi pasar, baik secara langsung maupun
tidak, cukup positif terhadap pengendalian harga. Secara psikologis, masyarakat
merasa bahwa pemerintah peduli akan pergerakan harga. Ketika harga naik,
pemerintah akan turun tangan. Pada jangka panjang hal ini akan berkontribusi
positif pada pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat terhadap pengendalian
harga. Di sisi pedagang, kepedulian pemerintah akan membuat mereka berpikir dua
kali untuk memainkan harga dengan tidak wajar.
Upaya lain yang lebih normatif dapat dilakukan
dengan menggandeng para pelaku usaha besar sebagai mitra dalam pengendalian
dampak kenaikan harga BBM. Para pelaku usaha diharapkan dapat tetap
mempertahankan harga agar tetap pada level yang stabil. Kenaikan harga barang
sedapat mungkin dilokalisir hanya sebatas pada barang-barang yang memang
berhubungan kuat dengan BBM. Kombinasi upaya-upaya tersebut, jika dilakukan
dengan efektif dan terkoordinasi, akan dapat mengurangi dampak buruk akibat
kenaikan harga BBM.
NAMA : LISNA ASWIDA
NPM : 24210048
KELAS : 2 EB 19
Tidak ada komentar:
Posting Komentar